DESEMINASI (BIMBINGAN TEKNIS) PELAKSANAAN PENYUSUNAN PENELAAHAN RKA-KL APLIKASI DIPA DAN POK TA.2011

Pada tanggal 28 s/d 29 Oktober 2011 Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan DESEMINASI (BIMBINGAN TEKNIS) PELAKSANAAN PENYUSUNAN PENELAAHAN RKA-KL APLIKASI DIPA DAN POK TA.2011, dilingkungan Ditjen Bina Marga yang di ikuti oleh Balai dan Satker dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I s/d IV.

Dalam acara yang dibuka secara Resmi oleh Plh.Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasiona IV disampaikan bahwa Penyusunan RKA-KL terkait dengan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014.

Adapun Materi yang disampaikan antara lain :

1. Kebijakan Penyelengaraan Jalan
2. Mekanisme Penganggaran tahun 2011
3. Persiapan Penyusunan RKA-KL 2011 dalam Rangka Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
4. Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011
5. Pendekatan Penyusunan Anggaran
6. Persiapan Penelaahan RKA-KL 2011
7. Pelaksanaan Penyusunan, Penelaahan Kertas Kerja RKA-KL, Aplikasi DIPA & POK TA.2011 .

Selanjutnya dilaksanakan latihan dalam penyusunan DIPA dan POK tahun 2011 menggunakan Aplikasi terbaru, sehingga diharpkan nantinya semua user dapat lebih familiar dalam menggunakan aplikasi dimaksud. (f2p)

Perhitungan Struktur Dinding Penahan

Dinding penahan ditempatkan untuk menahan timbunan tanah dan menjadi satu kesatuan pada bangunan . Panjang dan bentuk dinding penahan didesain sesuai standar kriteria untuk tembok pangkal bendung.
Pada postingan kali ini anda dapat download sebuah program (Excel) untuk perhitungan struktur dinding penahan bendung.
Dengan program perhitungan ini maka perencanaan dinding penahan menjadi sangat mudah. Langkah perhitungan dalam program ini meliputi : input data geometri dan karakteristik tanah, perhitungan stabilitas, perhitungan gaya dan momen, perhitungan tegangan beton, perhitungan pembesian, dan penggambaran pembesian. Perhitungan tegangan beton dan pembesian menggunakan standar ACI. 
 

Program ini dilengkapi dengan makro untuk proses perhitungan gaya dan momen, serta perhitungan tegangan beton dan pembesian. Untuk itu macro harus diaktifkan dalam program excel dengan cara : Klik Office Button > Excel Option > Trust Center > Trust Center Setting.. > Macro Settings > aktifkan radio button Enable all macros

Program perhitungan ini akan terus diperbaiki untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, dan untuk menambah item-item baru dalam perhitungan. Untuk itu diharapkan koreksi dan masukan dari para pembaca.

Disini juga dapat anda download juga sebuah e-book menarik. Silahkan anda baca dan pelajari, dan sebuah program untuk penggambaran potongan memanjang dan melintang saluran/sungai, serta bangunan akan kami bagikan untuk anda. Program ini sangat membantu pekerjaan penggambaran di bidang pengairan.

http://hydrodesign10.blogspot.com/search/label/Retaining%20Wall 

Desain Struktur Box Culvert

Desain Box Culvert Singel maupun Double disajikan pada perhitungan dibawah ini. Desain box dalam contoh adalah untuk intake pada bendungan, namun demikian dapat dijadikan acuan pada perhitungan box pada umumnya. 

untuk selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini http://hydrodesign10.blogspot.com/2010/06/desain-struktur-box-culvert-pada-intake.html

Desain Struktur Abutment Jembatan

Jembatan operasi merupakan bangunan pelengkap suatu bendung. Jembatan dibangun terutama pada bendung dengan pengambilan kiri dan kanan, atau sebagai akses jalan di sekitar lokasi karena lokasi jembatan yang ada cukup jauh. Perlu diambil banyak pertimbangan untuk menentukan apakah suatu bendung akan dilengkapi dengan jembatan operasi atau tidak. Demikian juga mengenai tipe jembatan dan kelas jembatan yang akan didesain. Jika tidak akan dilewati kendaraan, maka jembatan operasi untuk penyeberangan orang saja sudah cukup. Akan tetapi apabila yang akan lewat di atas jembatan kendaraan dengan beban berat, maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan jembatan kelas I.

Walaupun pada saat ini sudah banyak program aplikasi untuk perencanaan struktur, namun perhitungan struktur dengan program Excel biasanya masih banyak dipilih dalam perencanaan. Terutama dalam penyusunan laporan nota desain, tahap perhitungan dengan program excel cukup jelas dan dapat diterima oleh pihak Direksi Pekerjaan dalam suatu pekerjaan perencanaan.

Pada postingan kali ini kami sajikan sebuah program (Excel) untuk perhitungan struktur abutment jembatan. Input gaya dan geometri struktur cukup mudah dan sederhana pada lembar perhitungan input data. Output dari program ini adalah dimensi abutment dan gambar penulangan abutment jembatan.

http://hydrodesign10.blogspot.com/2010/06/jembatan-operasi-merupakan-bangunan.html

Desain Struktur Pilar Jembatan

Program perhitungan stabilitas dan struktur pilar jembatan tipe beton. Input gaya dan geometri struktur cukup mudah dan sederhana pada lembar perhitungan input data. Output dari program ini adalah dimensi pilar dan gambar penulangan pilar jembatan.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada link dibawah ini. 

http://hydrodesign10.blogspot.com/2010/06/desain-struktur-abutment-jembatan.html

Desain Jembatan Beton Tipe Balok T

Program perhitungan struktur atas jembatan beton tipe Balok T, untuk perhitungan desain jembatan. Perencanaan jembatan mengikuti Standar Bina Marga (BM-70). Input gaya dan geometri struktur cukup mudah dan sederhana pada lembar perhitungan input data. Output dari program ini adalah dimensi jembatan dan gambar penulangan jembatan.

untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini. 
http://hydrodesign10.blogspot.com/2010/06/desain-jembatan-beton-tipe-balok-t.html

PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2011

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 14/SE/M/2010 tanggal 24 September 2010, bahwa pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang/Jasa di linkungan Kementerian Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya akan dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pelaksanaan Pelelangan mengganikan tugas Panitia Lelang sebelumnya. 

Perbaikan Data Koordinat Lokasi (Inpres no.1/2010)

Perbaikan data koordinat lokasi proyek infrastruktur untuk monitoring Inpres no.1/2010 Direktorat Jenderal Bina Marga.

Data koordinat sudah diterima dan sudah diproses dari awal tahun, namun demikian masih ada beberapa data yang harus diperbaiki ataupun dilengkapi karena tidak dapat di visualisasi di peta.
Berikut kami sampaikan data dalam format excel, terdapat 2 worksheet(yang diisi hanya yang diberi warna merah saja), yaitu :
1. 42 paket - kegiatan berada di air/laut
2. 74 paket - kegiatan tidak dapat divisualisasikan karena kesalahan format koordinat

Mohon Satker yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di wilayahnya memperbaiki dan melengkapi data di worksheet nomor 2 (dalam desimal derajat, contoh : 54°57 20.43 N atau 54.955675, lalu kirim kembali ke admpw@yahoo.com

Rapat Konsultasi Kegiatan Supervisi dan Presentasi Produk Perencanaan di lingkungan SNVT P2JJ Prov.Kepulauan Riau

Pada hari Kami dan Jum'at tanggal 26-27 Juli 2010 SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau (SNVT P2JJ) telah melaksanakan kegiatan Rapat Konsultasi Kegiatan Supervisi dan Presentasi Produk Perencanaan di lingkungan SNVT P2JJ Prov, Kepulauan Riau.

Kegiatan ini diikuti oleh para Supervisi Engineer (SE) paket Supervisi, Team Leader Desain, Kasi Pengawasan Teknik (Wastek) BBPJN I, Kasatker P2JJ Kepri, perwakilan dari Satker PJJ/PPK, Satker Preservasi/PPK dan Core Team Consultan serta Konsultan Manajemen Proyek (KMP) Wilayah.

Konsultan Supervisi yang mengikuti kegiatan ini adalah 10 Konsultan Supervisi, 1 Core Team Consultan (CTC) dan 3 Konsultan Desain. Masing-masing Supervisi mempresentasikan kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut permasalahan dan solusi serta tindak lanjut yang telah diambil.
Pada sesi ini moderator dari CTC (Ir, Iko Gunawan, Ir, J,Sianturi, Ir, Edy) dan Bagus Permana, ST (P2jj Kepri), serta mendapat tanggapan dari Kasi Pengawasan Teknik BBPJN-I, Kasatket P2JJ Kepri dan KMP wilayah.
Pada kesempatan ini Kasi Wastek BBPJN-I Ir, Erika Pangaribuan, MM menekankan pentingnya profesionalme dan sense of belonging dalam pelaksanaan tugas-tugas supervisi. Ditambahkan lagi bahwa supervisi sebagai Representatif engineer harus memberikan layanan jasa tidak saja berupa technical asistan, namun juga harus mengawasi menajemen pelaksanaan, sehingga pekerjaan fisik yang diawasi tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat biaya dan tepat waktu.

Sesi berikutnya adalah Presentasi dari CTC, yang disampaikan oleh Team Leder CTC Ir, Iko Gunawan , moderator Bagus Permana, ST. Dalam sesi ini diulas bagaimana CTC harus lebih berinovasi dalam memberikan masukan kepada P2JJ dan Supervisi Engineer dalam permasalahan yang timbul baik permasalahan teknis, administrasi maupun manajemen. CTC harus lebih mendorong supervisi lebih profesional dan CTC dalam memberikan layanan keahlian harus ditunjang dengan profesionalisme dan pemahaman terhadap semua tugas-tugas Core Team, sehingga layanan yang diberikan akan memberikan dampak bahwa kehadiran CTC memberikan arti bagi SE dan P2JJ Kepri, serta SNVT lainnya.

Pada Sesi Presentasi Desain; dipresentasikan hasil-hasil perencanaan jalan untuk penanganan kedepan. Penanganan yang didisain berupa Pembangunan/Peningkatan, serta Preservasi Jalan.
Dalam kesempatan ini setiap Team Leader perencanaan menyampaikan detail hasil perencanaan, baik penggambaran, desain geometrik, stripmap penanganan, perhitungan perkerasan, kuantitas, dan lain sebagainya.

Selesai presentasi, acara ditutup oleh Kasatker P2JJ Kepri, dalam hal ini Kasarker P2JJ Kepri menyampaikan terima kasih kepada Kasi Wastek BBPJN-I Ir.Erika Pangaribuan, MM, KPM Wilayah Ir. Gindo, atas masukan yang telah diberikan pada setiap sesi acara.

4 POIN PENTING DALAM PP No. 4/2010 BIDANG JASA KONSTRUKSI

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2010 yang merupakan perubahan atas PP No 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas konstruksi nasional serta daya saing dalam era persaingan global saat ini. Demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Kementerian PU Sumaryanto Widayatin dalam temu wartawan di Jakarta (18/2).

Terdapat 4 poin penting perubahan dalam PP No.4/2010. Perubahan pertama adalah memperkuat kelembagaan jasa konstruksi dengan menetapkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Lembaga yang dinyatakan dalam UU Jasa Konstruksi No18/1999. Di PP sebelumnya tidak dinyatakan secara jelas Lembaga mana yang dimaksud, sehingga menimbulkan kerancuan akan lembaga mana yang ditunjuk oleh UUJK.

Dewan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut Lembaga) Nasional nantinya akan dikukuhkan oleh Menteri, sementara LPJK Daerah oleh Gubernur. Pengaturan mengenai masa bakti, tugas dan fungsi, mekanisme kerja dan tata cara pemilihan pengurus juga akan diatur melalui peraturan menteri.

Dengan pengaturan ini, keberadaan Lembaga dalam rangka menjalankan tugas sesuai amanat UUJK lebih kuat dibandingkan sebelumnya yang hanya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

Kedua adalah dibentuknya sekretariat lembaga (LPJK) untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga termasuk keberlangsungan program peningkatan sumber daya manusia jasa konstruksi.Tugas sekretariat lembaga akan mendukung pelaksanaan tugas lembaga baik administratif, teknis dan keahlian.

Selain itu pemerintah akan memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan tugas lembaga melalui sekretariat lembaga. Sebelumnya kesinambungan tugas lembaga tergantung dari masa bakti pengurus.

Perubahan ketiga yakni dalam hal klasifikasi bidang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan standar yang berlaku internasional. Dalam PP No. 4/2010, klasifikasi bidang usaha diatur berdasarkan produk dan disesuaikan dengan klasifikasi internasional (Central Product Classification) yakni bangunan gedung, sipil dan mekanikal/elektrikal.

Perubahan keempat dilakukan guna melakukan pembenahan sistem sertifikasi dan registrasi badan usaha dan keahlian dengan dibentuknya unit sertifikasi oleh Lembaga. Pembentukan unit tersebut bertujuan agar Pemerintah dan Lembaga dapat mengontrol akuntabilitas proses sertifikasi karena unit tersebut akan diisi oleh para penilai yang memiliki kompetensi dan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Biaya sertifikasi nantinya akan dimasukkan kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga akan lebih akuntabel.

Pembentukan pengurus baru LPJK ditargetkan bisa rampung seluruhnya akhir 2011, namun BPKSDM menargetkan hal itu bisa dipercepat pada kuartal ketiga tahun ini. Selama masa transisi ini, demi pelayanan masyarakat, pengurus LPJK akan tetap menjalankan tugasnya sampai Dewan Pengurus LPJK yang baru dikukuhkan oleh Menteri.

Terkait dengan sertifikat yang ada saat ini, dinyatakan Sumaryanto tetap berlaku dan Lembaga juga diperbolehkan melakukan perpanjangan bagi sertifikat yang habis masanya tahun ini namun hanya satu kali perpanjangan saja. Dengan keluarnya PP ini diharapkan akan menjadikan asosiasi-asosiasi profesi semakin baik dalam menjalankan tujuan utamanya yakni meningkatkan kemampuan keahlian para anggotanya. Sumaryanto menyatakan tidak melarang asosiasi untuk mengeluarkan sertifikat (internal), namun apabila mengikuti tender harus menggunakan Sertifikat Keahlian Konstruksi Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh unit sertifikasi Lembaga. 

Selama masa transisi ini juga, disamping dilakukan sosialisasi, juga disiapkan pembentukan Sekretariat Lembaga Nasional dan daerah dan penyiapan peraturan pelaksana lainnya

BINTEK BINA MARGA BERSAMA PERTAMINA GELAR WORKSHOP PEMANFAATAN ASPAL

Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, Danis H. Sumadilaga meminta Pertamina dapat memenuhi kebutuhan aspal nasional sebesar 1,2 juta ton, sekaligus memberikan jaminan kualitas, delivery system dan kepastian harga.

Permintaan itu diungkapkan Danis dalam Workshop Pemanfaatan Aspal untuk Wilayah Barat 2010, yang digelar Senin (15/2) di Jakarta. Menanggapi permintaan itu Rudolf Dolok Saribu, Manager Niaga Bitumen menyatakan Pertamina akan berusaha memenuhi kebutuhan aspal Nasional dan kerjasama dengan pihak ketiga seperti Tipco, Esso dan BP yang kini dalam penjajakan.

Ditambahkan, pihaknya saat ini disamping memproduksi aspal minyak yang telah beredar dipasaran, juga  berencana akan memproduksi Super Aspal Pen 80/100 dengan Softening Point 45 – 55.  Dari hasil uji coba yang dilakukan di Sirkuit Sentul pada balapan A1 Grand Prix terbukti menunjukkan hasil yang baik, ujarnya.  Selain itu, guna mengantisipasi tuntutan spesifikasi aspal pihaknya bersedia bekerjasama dengan Puslitbang Jalan dan Jembatan, Balitbang Kementerian PU.  

Rudolf mengaku, pembahasan paling menarik dalam workshop adalah antisipasi oplosan aspal yang kerap terjadi. Menyikapi hal itu dirinya mengajak Ditjen Bina Marga untuk bersama-sama menyelidiki kasus tersebut guna mengetahui permasalahan yang terjadi. Apakah kesalahan itu dilakukan oleh pihak kontraktor atau agen Pertamina, tegasnya.

Lebih jauh dikatakan, untuk meningkatkan kelancaran distribusi, Pertamina akan menambah agen Terminal Aspal Curah di remote area yang rawan penyimpangan kualitas aspal.

Workshop ditutup oleh Taryono selaku Vice President Unit Niaga PT. Pertamina (Persero) didampingi Kepala Sub Direktorat Teknik Jalan, Hedy Rahadian dengan kesepakatan akan dilakukan evaluasi berkala antara PT. Pertamina (Persero) dengan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kegiatan dihadiri dari unsur Ditjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I – V (Wilayah Barat) beserta jajarannya, serta unsur Pertamina yang diwakili para agen dan distributor.

PENINGKATAN RUAS JALAN SUB STANDAR SANGAT DIPERLUKAN

Ke depan pembangunan jalan baru dimungkinkan masih terus perlu dipacu. Begitu pula dengan peningkatan kapasitas ruas jalan nasional termasuk jalan Lintas. Bahkan di beberapa jalan lintas (Timur, Tengah, Barat) di Sumatera dan Kalimantan hingga kini lebarnya masih sub standar. Padahal ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai seperti dinegara-negara maju dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Porsentasi penggunaan jalan darat masih mendominasi. Terbukti hampir 90% pengguna jalan masih menggunakan transportasi darat ini,” ungkap Dirjen Bina Marga, Hermanto Dardak kemarin (17/) dalam Rapat dengan Komisi V DPR-RI di Jakarta.

Dijelaskan, dalam UU 38/2004 pasal 5 disebutkan peran jalan sebagai, prasarana distribusi barang dan jasa  dan kesatuan system jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat wilayah NKRI. Atas dasar itu diketahui peran jalan merupakan upaya mewujudkan 3 prioritas utama pembangunan. Dalam Pasal 14 ayat 2 wewenang pemerintah adalah mengatur, membina dan membangun serta melakukan pengawasan termasuk di dalamnya untuk ruas jalan Kota/Propinsi/Kabupaten.

Sejalan dengan itu pemerintah menginginkan 2014 Jakarta – Surabaya jalannya 4 lajur seluruhnya dilengkapi dengan garis median. Saat ini Demak – Kudus sudah 4 lajur. Untuk mewujudkannya dibutuhkan dana sekitar 1,4 Triliun. Kondisi seperti itu dimungkinkan keselamatan pengguna jalan lebih terjaga. Dirjen Bina Marga juga berharap peningkatan ruas jalan (pelebaran) bisa terwujud terutama jalan yang mendekati kota-kota besar di tanah air.

Hermanto yang juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum menjelaskan, pajang jalan (2009) 34.600 km, namun kini telah bertambah menjadi 38.600 km, dengan tingkat kerusakan ringan secara nasional 11% atau sekitar 35 ribu km. Tahun 2004 tercatat rusak berat mencapai 11% dengan kondisi banyak lubang, sehingga menyebabkan kurang fungsional.

Pemerintah menargetkan sejak 2004 hingga 2009 berupaya menghapus jalan-jalan yang tergolong rusak berat dengan program tutup lubang. Sedini mungkin kerusakan kecil segera diperbaiki. Dirjen Bina Marga mengakui jaringan jalan nasional mengalami backlog yang cukup tinggi. Sementara begitu banyak umur jalan yang sudah mendekati  10 tahun, namun belum diperbaiki. “ Banyak yang kini tinggal 2-3 tahun lagi, temponya habis. Dan ini perlu dilakukan pembenahan segera jika tidak ingin kerusakan menjadi lebih parah,” tutur Hermanto.

Dicontohkan, ruas Pati-Juwana selama 2 minggu tergenang banjir. Kondisi seperti itu tentu saja akan mempercepat kerusakan secara ekskaltif. Anggaran untuk merekonstruksi ditaksir mencapai  Rp 3-4 miliar per km. Sementara itu untuk menjaga daya saing kondisinya perlu terus ditingkatkan.

Menyinggung penanganan jalan tol Hermanto Dardak menyatakan, keberadaan jalan bebas hambatan ini cukup penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah. Meski demikian, sebisa mungkin tidak memberatkan dana pemerintah. Permasalahannya, hambatan penyebab macetnya pembangunan ruas tol seperti pengadaan tanah, dan sebagian konstruksi mengharuskan pemerintah harus terlibat. Dari target yang harus dicapai sepanjang 800 km hingga 2014 mendatang dibutuhkan dana sekitar Rp 61,2 Triliun. 14 ruas telah dilakukan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), dan tinggal 1 ruas tengah dipersiapan. Dukungan dana APBN yang diharapkan dari pemerintah sebesar Rp 22,93 triliun, untuk dipergunakan Land Capping (2,7 T), Pegadaan Tanah (1,9 T) dan konstruksi (18,9 T).

Badan Layanan Umum (BLU), yang memfasilitasi dana talangan untuk pengadaan tanah mulai 2007 – 2010 tercatat sebesar Rp 1,4 Triliun. Dana itu sudah disalurkan bagi 13 ruas jalan tol (3,4 M). Kebutuhan untuk 22 ruas diperkirakan Rp 12,7 T. Adapun untuk 2010 -2013 ditaksir masih kekurangan senilai  Rp 6 Triliun.

Atas dasar tersebut, masih diperlukan dukungan pemenuhan sumber dana BLU – BPJT dari APBN (bukan dari pinjaman Pusat Investasi Pemerintahan (PIP) dan percepatan proses penyelesaian UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, tambah Hermanto Dardak.

Sementara itu, pimpinan Rapat Muhidin Muh. Said (F-PG) menilai, satu sisi pemerintah menginginkan kondisi jalan stabil. Disisi lain, kondisi keuangan negara belum memungkinkan. Tahun 2010 (sesuai RENSTRA) Ditjen Bina Marga mengusulkan dana penanganan jalan Rp 27 Triliun. Kenyataan yang disetujui hanya Rp 18 Triliun. Ini adalah contoh indikasi yang jauh dari harapan. Dia berharap meski dana yang dikucurkan terbatas, namun upaya meng-fungsionalkan seluruh jaringan jalan adalah tugas pemerintah, ujarnya.

JASA KONSTRUKSI NASIONAL HARUS WASPADAI SERBUAN ASING

Kepala BPKSDM Sumaryanto Widayatin mengatakan Indonesia perlu menentukan langkah pengembangan pembinaan jasa konstruksi yang jelas dan terarah. Jika tidak segera dilakukan, pasar jasa konstruksi hingga tenaga kerja bidang konstruksi tergusur teratur dari negeri sendiri. “Saat ini saja dari 5,7 juta tenaga kerja konstruksi baru 3 %-nya yang memiliki sertifikat”, ungkap Sumaryanto saat membuka Workshop Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2010 dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2009 dalam Rangka Pelaksanaan MoU Menteri PU, Menakertrans & Ketua LPJKN Kamis di Jakarta (04/02).

Tentunya jumlah ini menjadi acuan penting bahwa tenaga kerja konstruksi Indonesia belum siap untuk menghadapi persaingan global yang saat ini tengah kita hadapi. Dikhawatirkan bukan hanya produk luar negeri, seperti China, yang akan merajai pasar dalam negeri, tapi tenaga kerjanya juga akan menguasai pasar konstruksi dalam negeri.

Ditjen Bina Lantas Kemenakertrans yang diwakili Joko Mulyanto pun mengakui jika tingkat pengangguran saat ini masih cukup tinggi.  Terlihat dari jobfair yang diadakan secara rutin oleh Kemenagkertrans masih terus membludak dikunjungi para pencari kerja. Namun kenyataan yang lebih menyedihkan, ternyata lapangan pekerjaan yang masih ada pun tidak bisa seluruhnya diambil oleh para pencari kerja karena tidak sesuai kompetensi.

Oleh karena itu solusi yang bisa dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat dan melaksanakan program yang bisa menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, serta meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja konstruksi. Kementerian PU dalam hal ini berupaya untuk mewujudkan sebanyak mungkin program yang akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja terampil konstruksi melalui program yang ada di Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK).

Kepala BPKSDM mengingatkan pentingnya kompetensi tenaga kerja konstruksi, mengingat selama ini pelaku jasa konstruksi sendiri tidak memperhatikan masalah tersebut, salah satunya dengan alasan mengurangi profit. Namun ke depan permasalahan ini akan menjadi isu penting bagi semua pihak terutama dalam memenangkan pasar jasa konstruksi dari serangan asing.

JALAN NASIONAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dengan di terbitkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki jalan berstatus Nasional. Total panjang jalan Nasional adalah 333,995 Km. Jalan Nasional ini tersebar di masing-masing pulau yang berada di wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun Ruas jalan Nasional terdapat di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Karium dan Kabupaten Natuna. Untuk ruas jalan yang ada di Kabupaten Lingga dan Jalan Lintas Barat (Kabupaten Bintan) merupakan Jalan Strategis yang akan di tetapkan dengan SK Menteri Pekerjaan Umum.

RAPAT PRE CONSTRUCTION MEETING

Pada hari ini Rabu tanggal 3 Februari 2010 telah dilaksanakan Rapat Pre Construction Meeting di pada SNVT Preservasi Provinsi Kepulauan Riau dan SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kepulauan Riau, yang diikuti oleh seluruh rekanan yang telah menandatangani kontrak kerja konstruksi masing-masing paket yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun paket di SNVT Preservasi sebanyak 7 (tujuh) paket dan 16 Paket di SNVT PJJ (5 Paket Jembatan dan 11 Paket Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan).

Adapun Agenda PCM dimulai dengan penjelasan dan pemaparan paket keitan dan Rencana Mutu Proyek (RMP) dari masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanya jawab dan dilanjutkan dengan Pemaparan Rencana Mutu Kontrak (RMK) dari rekan termasuk metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.

AUDIT KEMANFAATAN PROGRAM YANG DIDANAI KEMENTERIAN

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perlu melakukan evaluasi dan audit terhadap sejumlah proyek-proyek infrastruktur tertentu yang pemanfaatannya belum optimal dirasakan oleh masyarakat. Dikarenakan, terdapat beberapa proyek di daerah yang kurang tercapai pemanfaatannya.

Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Taufik Kurniawan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PU, Kamis (28/1).

Dari peninjauan di lapangan, Komisi V DPR RI melihat masih terdapat infrastruktur yang pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat. Dicontohkannya, rusun bagi mahasiswa di Jambi belum dapat dihuni karena utilitas dan fasilitas penunjang belum ada. Pelaksanaan audit terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur perlu dilakukan sesuai salah satu fungsi DPR-RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan apakah benar-benar dana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan rencana atau tidak.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian PU Basoeki Hadimoelyono mengatakan dengan audit kemanfaatan dapat diketahui bahwa kegiatan proyek sesuai dengan tolak ukur dan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, audit kemanfaatan termasuk kegiatan evaluasi dalam rangka audit keteknikan untuk menjamin optimalisasi kegiatan yang belum optimal.

 

Pelaksanaan audit disesuaikan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Untuk mendukung evaluasi dan audit kemanfaatan, instansi harus menyelenggarakan dokumentasi yang baik. Jika dari hasil audit ada kekurangan dalam hasil pekerjaan, maka perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kerjasama baik antar instansi pemerintah pusat  dengan pemerintah daerah kaitannya dengan kendala pekerjaan proyek-proyek infrastruktur. (www.pu.go.id)

INDONESIA ADOPSI STANDAR KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL

Penggunaan standar konstruksi berstandar internasional masih minim digunakan terutama pada proyek-proyek konstruksi swasta. “Saat ini pemilik proyek (swasta) masih mengganggap lebih utama dibandingkan kontraktor. Dengan diakomodasinya standar kontrak konstruksi internasional lebih menjamin kesetaraan yang adil antara pengguna jasa (pemilik) dengan penyedia jasa (kontraktor/konsultan)” kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Sumaryanto Widayatin usai memberikan sambutan mewakili Menteri PU pada workshop internasional yang diselenggarakan oleh FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils), LPJKN, INKINDO dan Kementerian PU di Jakarta (28/1).

Keengganan swasta untuk menggunakan kontrak berstandar internasional juga diakui oleh Sarwono Hardjomuljadi, Ketua Bidang Litigasi, Mediasi Arbitrase dan Profesi LPJKN. “Banyak swasta masih menggunakan kontrak yang mengacu pada peraturan tahun 1941, bahkan kontraknya hanya tiga lembar. Karena “kue” yang sedikit, peminatny banyak sehingga pemilik proyek bisa mengatakan take it or leave it” terangnya.

Ketidaksetaraan ini mengakibatkan banyak muncul sengketa. Data di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dari masalah sengketa yang terdaftar di Bani, separuhnya merupakan sengketa konstruksi.

Kurangnya penggunaan kontrak standar juga disebabkan karena standar kontrak internasional yang dikeluarkan oleh FIDIC karena faktor bahasa. “Saat ini kita sudah membuat kontrak standar FIDIC dalam bahasa Indonesia. Persaingan global juga menuntut kita untuk memahami standar kontrak internasional. Misalnya Filipina, tenaga ahlinya mahir bahasa inggris dan bersedia dibayar lebih rendah” kata Sarwono.

Untuk pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri sudah mengadopsi standar kontrak internasional meskipun belum seluruhnya. “Kita konsisten ke arah sana. Revisi Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri sudah mengadopsi ini. Kita targetkan 3-4 tahun kedepan kita sudah bisa mengadopsi keseluruhan.” ujar Sumaryanto. Hambatannya, tambah Sumaryanto adalah perlu kesiapan mulai dari kesiapan asosiasi profesi  dan badan usaha hingga pendidikan di perguruan tinggi kita. Lebih jauh lagi yang diperlukan adalah supply chain management sektor konstruksi sehingga pemerintah akan merevisi UU Jasa Konstruksi menjadi UU Sektor Konstruksi.

Standar kontrak konstruksi internasional yang dikeluarkan oleh FIDIC telah diadopsi di 75 negara di dunia termasuk Indonesia. Pekerjaan konstruksi yang didanai oleh pinjaman dari Bank Dunia, ADB dan JICA juga mensyaratkan kontrak mengacu pada FIDIC. FIDIC sendiri telah mengeluarkan 9 standar kontrak. Penggunaan standar kontrak yang adil dan berimbang antara pengguna jasa dan penyedia jasa diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.
Dikutip dari www.pu.go.id

Supply Chain Management (SCM)

Perkembangan industri manufaktur belakangan ini berusaha meningkatkan efisiensi, khususnya pelaksanaan produksi yang semakin ketat dalam penggunaan sumber daya. Minimasi waste (pemborosan), peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi adalah hal-hal yang menjadi isu pokok dalam perkembangan industri manufaktur. Hal lain yang juga penting adalah peningkatan koordinasi menyeluruh dalam proses manufaktur, termasuk di dalamnya supply chain management (SCM).

Aplikasi SCM dalam manufaktur telah menghemat ratusan juta dolar dan tetap
meningkatkan layanan kepada pelanggan (O’Brien, 1998).

Industri konstruksi di sisi lain masih tertinggal dari industri manufaktur dalam
hal efisiensi pada prosesnya. Supply chain di dunia konstruksi masih dipenuhi dengan pemborosan dan masalah-masalah yang disebabkan oleh kontrol yang kurang  jelas (Vrijhoef dan Koskela, 1999). Dunia konstruksi adalah industri yang terdiri dari partisipan-partisipan yang multi-organisasional yang hubungannya bersifat sementara. Warren mencontohkan di Amerika diperkirakan lebih dari 30% biaya konstruksi jatuh pada kurangnya efisiensi, kesalahan-kesalahan, delay, dan komunikasi yang kurang baik karena tidak menyatunya para partisipan tersebut. O’Brien (1998) juga mengungkapkan bahwa desain supply chain yang kurang baik akan meningkatkan 10% biaya proyek yang sesungguhnya, demikian juga durasi proyek yang menjadi lebih panjang.SCM dalam konstruksi menawarkan pendekatan baru untuk mengurangi biayadan meningkatkan keandalan serta kecepatan dalam memfasilitasi konstruksi. Selainitu SCM dalam proses konstruksi adalah untuk mengurangi pemborosan dan berbagaimasalah yang ada dalam proses konstruksi. SCM meningkatkan efisiensi pada alur kerja sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Waktu pelaksanaan konstruksi akanlebih pendek karena pekerjaan didukung ketepatan antara tenaga kerja denganmaterial atau sumber daya yang lain, sehingga biaya akan berkurang karena alur kerjayang lebih pasti dan memungkinkan pengiriman just in time (Howell dan Koskela,2001).

Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan industri konstruksi tentunya akan berjalan kearah erkembangan seperti yang telah dicapai di kota-kota lain di luar negeri.

Untuk itu irasakan penting untuk mengetahui karakteristik SCM yang dikembangkan oleh para pelaku konstruksi.

Pelaksanaan konsep SCM dalam pelaksanaan konstruksi dan hal-hal yang masih mengikuti pola tradisional. Pola SCM tradisional dan non
tradisional dalam hal ini mengikuti beberapa aspek yang telah didefenisikan.

Sebelum melangkah pada proses bagaimana mengefisienkan proses produksi
dalam industri konstruksi seperti pada industri manufaktur, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang karakteristik SCM pada kontraktor-kontraktor. Untuk itu ada tiga masalah pokok yang disimpulkan, yaitu:

-  Bagaimana kencenderungan kontraktor-kontraktor dalam pelaksanaan SCM jika dikategorikan atas SCM tradisional dan non-tradisional?

-     Apa kendala yang dihadapi oleh kontraktor-kontraktor dalam
pelaksanaan SCM?

-     Apa tujuan peningkatan pelaksanaan SCM kontraktor-kontraktor ?

KONDISI 19 RIBU JALAN NASIONAL AKAN DITINGKATKAN

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana menggunakan tambahan alokasi dana penanganan jalan untuk menyelesaikan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 19 ribu kilometer. Pemerintah melalui Departemen Keuangan menyebutkan akan menyediakan dana tambahan penanganan jalan sebesar Rp 15,8 triliun sebagai persiapan menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Dalam wawancara dengan wartawan di Jakarta, Kamis (21/1) Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengatakan, Kementerian PU telah melakukan identifikasi ruas jalan yang membutuhkan peningkatan kapasitas. Namun, alokasi anggaran regular yang diterima pada tahun ini hanya sebesar Rp 16,6 triliun yang mana, mutlak digunakan untuk menjaga kondisi jalan agar fungsional (preservasi).

Jumlah tersebut jauh lebih rendah daripada kebutuhan moderat Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 27 triliun. Dengan adanya tambahan dana melalui stimulus fiskal itu maka program peningkatan dan pembangunan jalan baru yang sempat akan ditahan pada tahun 2010 dapat direalisasi.

"Yah kami bersyukur, kebutuhan moderat untuk jalan sebesar Rp 27 triliun dijawab dengan itu. Sekarang masih dalam proses. Seharusnya sih dalam waktu dekat supaya cepat diserap," ungkap Hermanto Dardak.

Dana tambahan tersebut akan dipergunakan untuk peningkatan dan pembangunan jalan baru senilai Rp 9,3 triliun dan sisanya sebesar Rp 6,5 triliun akan digunakan sebagai dana untuk program rehabilitasi jalan dan jembatan. Wakil Menteri PU mengaku belum mengetahuidana tambahan tersebut akan dikucurkan dalam bentuk APBN-P 2010 atau stimulus fiskal.

Peningkatan dan pembangunan jalan baru terutama akan dilakukan pada ruas jalan di Sumatera dan Jawa yang memerlukan penambahan kapasitas jalan menjadi 7 meter pada masing-masing jalur dengan dipisahkan median sebesar 1,2 meter. Jalan pada kedua pulau tersebut menjadi prioritas penanganan karena pusat ekonomi memang ada di Jawa dan Sumatera.

Di antaranya, dana stimulus fiskal itu akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas jalan pada ruas Jakarta-Surabaya, lintas pantai timur Sumatera, dan membuka jalan dari tempat produksi primer menuju kawasan industri hingga tempat pengiriman ekspor. Rata-rata untuk konstruksi jalan baru dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar per km.

"Proyek infrastruktur itu kan banyak yang multiyears jadi yah kalau dapat alokasi anggaran yah tinggal masuk-masukkan saja pada rencana yang ada," tutur dia.

Stimulus fiskal sebesar Rp 15,8 triliun itu akan menambah alokasi Dipa tahun 2010 sebesar Rp 16,6 triliun yang digunakan sebagian besar untuk rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan serta peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan. (rnd) (www.pu.go.id)